Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan I 2025 ini masih menunjukkan
ketahanan yang cukup baik, meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal akibat perlambatan ekonomi
global. Dukungan positif terhadap perekonomian Kalsel ditopang oleh adanya peningkatan aktivitas
konsumsi masyarakat selama Bulan Ramadan.
Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Syafriadi menyampaikan bahwa secara umum, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang masih terjaga tersebut antara lain tingkat inflasi Maret 2025 masih terkendali dan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,2 persen (yoy), lebih tinggi
dari Nasional yang mencapai 1,03 persen.
“Secara bulanan inflasi periode ini meningkat jika dibandingkan dengan bulan lalu yang hanya mencapai 0,25 persen. Komoditas penyumbang inflasi di Kalsel antara lain emas perhiasan, ikan gabus, tarif parkir, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Selasa (6/5/2025).
Selain itu pada Maret 2025, neraca perdagangan di Kalimantan Selatan masih melanjutkan tren positifnya dengan surplus sebesar US$710,72 juta. Perlu diwaspadai, karena kondisi ini menurun 32,24 persen (yoy), dan 14,17 persen (mtm). Penurunan surplus neraca perdagangan pada Maret 2025 secara bulanan disebabkan oleh penurunan nilai ekspor sementara nilai impor mengalami peningkatan.
Penurunan nilai ekspor pada Maret disebabkan oleh penurunan volume ekspor Minyak Kelapa Sawit dan Batubara. Sedangkan dari sisi impor mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya importasi minyak petroleum dan kapal/kendaraan air seperti kapal feri, kapal kargo, kapal tongkang.
“Adapun target pendapatan APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp22,02 Triliun. Sampai dengan Maret 2025, kinerja APBN dari sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp2,05 Triliun atau 9,32 persen dari target. Capaian ini mengalami kontraksi 44,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ucapnya.
Penerimaan Perpajakan mendominasi pendapatan negara. Walaupun secara keseluruhan penerimaan negara terkontraksi, penerimaan dari kepabeanan dan cukai sudah melampaui target dan tumbuh positif 479,29 persen.
Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara teridiri dari tiga jenis penerimaan. Pertama, Perpajakan, yaitu Penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp1,61 Triliun, mengalami kontraksi sebesar 11,16 persen. Penerimaan PBB sebesar Rp9,99 Miliar, mengalami kontraksi sebesar 91,15 persen.
Kontraksi di penerimaan PBB ini dikarenakan setiap awal tahun banyak SPPT PBB yang belum diterbitkan karena wajib pajak belum mengembalikan SPOP sehingga belum ada pembayaran dari PBB, jika ada pembayaran PBB itu adalah setoran PBB di tahun lalu yang jatuh tempo di tahun ini. Penerimaan PPN dan PPn BM sebesar
-Rp485,49 Miliar, mengalami kontraksi sebesar 141,12 persen, karena restitusi yang meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penerimaan dari Pajak Lainnya sebesar Rp192,26 Miliar, tumbuh sebesar 6219,35 persen dari penerimaan tahun lalu.
“Kedua, penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai sampai dengan Maret 2025 ini adalah penerimaan Kepabeanan dan Cukai direalisasikan sebesar Rp271,17 Miliar dan Penerimaan Lainnya yang dipungut oleh DJBC sebesar Rp1.240,80 Miliar. Penerimaan Bea dan Cukai ditopang oleh peningkatan yang cukup signifikan pada Bea Keluar sebesar 599,97 persen yoy. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terealisasi Rp557,40 Miliar terdiri dari PPh Impor Rp105,5 Miliar dan PPN Impor Rp451,9 Miliar,” tambah Syafriadi.
Serta realisasi PNBP mengalami kontraksi 13,9 persen yang dikontribusikan oleh penurunan PNBP Lainnya 20,36 persen. PNBP yang dikelola oleh DJKN antara lain PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang dengan total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp5,96 Miliar. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
