DPRD Murung Raya Bersama Pemkab dan Insan Pers Bahas Penataan Kerja Sama Media
0 menit baca
PURUK CAHU – Upaya memperbaiki tata kelola kemitraan media massa di Kabupaten Murung Raya menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan perwakilan insan pers. Pertemuan tersebut membahas regulasi, mekanisme kerja sama serta keberlanjutan anggaran publikasi media, Kamis (19/11/2026).
RDP dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, bersama sejumlah anggota dewan. Turut hadir Asisten I Setda Murung Raya Rahmat K. Tambunan, Asisten III Andri Raya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), serta perwakilan organisasi pers, yakni PWI, IJTI, SMSI, PWRI dan AWPI.
Dalam pembahasan tersebut, berbagai masukan disampaikan terkait pelaksanaan kerja sama media massa, terutama menyangkut penyesuaian aturan administrasi dan peralihan mekanisme pengadaan melalui sistem e-katalog. Persoalan ketersediaan anggaran publikasi reguler, baik pada Diskominfo SP maupun Sekretariat DPRD, juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Pihak Diskominfo SP menjelaskan bahwa penyesuaian regulasi sedang dipersiapkan agar pelaksanaan kerja sama media dapat mengikuti mekanisme yang berlaku. Perubahan tersebut mencakup peralihan dari pola MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) menuju sistem e-katalog.
Selain itu, organisasi profesi wartawan diharapkan dapat memperbarui dan memastikan keakuratan data keanggotaan masing-masing agar pendataan berjalan tertib serta tidak ditemukan keanggotaan ganda.
Dari hasil pembahasan bersama, Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menyampaikan lima poin kesepakatan yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.
Adapun lima poin tersebut meliputi:
1. Peninjauan Surat Edaran Bupati, yakni melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap Surat Edaran Bupati Murung Raya Nomor 500.12/568/Diskominfo SP Tahun 2026.
2. Evaluasi Peraturan Bupati, melakukan perbaikan terhadap Perbup Nomor 14 Tahun 2024 tentang kerja sama media, terutama menyangkut penyederhanaan persyaratan administrasi agar lebih mudah dipenuhi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Keberlanjutan Anggaran Publikasi, pemerintah daerah tetap menyediakan anggaran publikasi reguler melalui Diskominfo SP maupun Sekretariat DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
4. Penyesuaian Sistem E-Katalog, pelaksanaan kontrak kerja sama media disesuaikan dengan perubahan mekanisme pengadaan melalui sistem e-katalog untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
5. Membangun Komunikasi Terbuka, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD dan insan pers agar setiap kendala maupun persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah bersama dalam memperbaiki pelaksanaan kemitraan media massa di Kabupaten Murung Raya. Dengan adanya penyesuaian regulasi dan komunikasi yang lebih terbuka, kerja sama antara pemerintah daerah dan insan pers diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan dan akuntabel.
Selain itu, kemitraan yang terjalin diharapkan tetap mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.(*)