Kelangkaan Bio Solar dan Lonjakan Dexlite, Pemkab Bartim Perketat Pengawasan Distribusi BBM
0 menit baca
TAMIANG LAYANG, kabarrakyat62.com— Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) memperketat pengawasan ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu melibatkan tim gabungan dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Satpol PP guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.
Asisten I Setda Bartim, Ari Panan P. Lelo, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan di SPBU Longkang menunjukkan harga BBM masih sesuai ketentuan resmi.
Pertalite tercatat Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.600 per liter, dan Dexlite Rp24.150 per liter. Namun, ia menyoroti lonjakan signifikan harga Dexlite yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.500 per liter.
Selain itu, ketersediaan Bio Solar dilaporkan kosong. Ari menyebut, pasokan BBM yang diajukan setiap hari ke Depo Banjarmasin masih belum mampu memenuhi kebutuhan di lapangan.
“Permintaan BBM dari SPBU diajukan setiap hari ke depo, tetapi ketersediaannya masih terbatas. Bahkan untuk Bio Solar saat ini tidak tersedia,” ujarnya.
Di tingkat eceran, tim juga menemukan adanya disparitas harga yang cukup tinggi. Di Kios Sayuti, Desa Matabu, Pertalite dijual Rp14.000 per liter dan Pertamax Rp16.000 per liter.
Sementara di Pom Mini Tiga Putri, Pertalite dijual Rp13.500 per liter dan Pertamax Rp15.500 per liter. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga dari pelansir yang berkisar antara Rp12.500 hingga Rp14.500 per liter.
Sebagai langkah pengendalian, pemerintah membatasi pembelian oleh pelansir BBM dari wilayah Bartim dan Kalimantan Selatan maksimal 20 liter per hari serta melarang penggunaan jerigen. Jika masih terdapat sisa stok, SPBU Longkang juga akan membuka penjualan tambahan pada malam hari mulai pukul 18.00 WIB.
Pemerintah daerah turut mengimbau pengelola SPBU agar mengatur antrean dengan tertib guna menghindari potensi keributan di masyarakat. Transparansi informasi terkait ketersediaan BBM juga dinilai penting, terutama saat stok mulai menipis.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM atau memainkan harga. Hal ini jelas merugikan masyarakat,” tegas Ari.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bartim berencana menerbitkan surat edaran terkait pengaturan distribusi dan penjualan BBM. Sementara itu, usulan penambahan kuota BBM ke Depo Banjarmasin masih menunggu respons. (Red).
