Tindak Lanjut Arahan Sekda, PPID Dinas Pendidikan Konsultasikan Pengisian SAQ Monev KIP 2026
0 menit baca
TAMIANG LAYANG,kabarrakyat62.com – Sebagai tindak lanjut arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Drs. Misnohartaku, M.Ec.Dev., pada Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026, Admin PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dengan PPID Utama di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops), Senin (3/8/2026).
Koordinasi tersebut diterima langsung oleh Admin PPID Utama, Hadriano, S.IP., yang memberikan pendampingan teknis terkait mekanisme pengisian SAQ, pemenuhan indikator penilaian, serta penyusunan dokumen pendukung sebagai eviden dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Dalam konsultasi tersebut, Hadriano menjelaskan secara rinci tahapan yang perlu dipersiapkan oleh PPID Pelaksana, mulai dari pemetaan dokumen, kelengkapan eviden, kesesuaian dengan indikator penilaian, hingga memastikan seluruh tautan informasi publik dapat diakses dan dokumen yang disampaikan telah memenuhi ketentuan administrasi.
Menurutnya, koordinasi dan konsultasi seperti ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman PPID Pelaksana, sehingga proses pengisian SAQ dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan nilai yang optimal.
Kegiatan ini juga menjadi implementasi nyata dari arahan Sekretaris Daerah yang menegaskan bahwa keberhasilan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bukan hanya menjadi tanggung jawab PPID Utama, tetapi merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui koordinasi yang intensif antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap seluruh perangkat daerah semakin siap memenuhi setiap indikator penilaian Monev KIP 2026, sehingga kualitas pelayanan informasi publik terus meningkat dan mampu meraih predikat keterbukaan informasi publik yang lebih baik.(Red).
